MEDAN — Pertemuan gubernur se-Sumatera di Medan menghasilkan usulan empat skema kerja sama untuk menghubungkan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian rangkaian Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMT-GT, Rabu, 9 September 2026.
Perkembangan ini menjadi tindak lanjut dari agenda pertemuan 10 gubernur yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Medan. Setelah rapat terlaksana, pembahasan bergerak dari agenda umum sinergi antardaerah menuju sejumlah skema yang lebih konkret, mulai dari hilirisasi komoditas hingga pembiayaan proyek lintas provinsi.
Skema pertama adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menuju basis industri. Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang telah menghasilkan sekitar 120 produk turunan. Menurut Pemprov Sumut, masih terdapat ruang untuk memperkuat hilirisasi secara lintas wilayah sehingga provinsi penghasil tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah.
Skema kedua berfokus pada pengembangan kawasan terintegrasi, terutama sektor logistik. Pemprov Sumut menyebut jalur logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Salah satu gagasan yang diajukan adalah konektivitas kereta antara sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari beberapa provinsi dinilai dapat dikonsolidasikan sebelum diarahkan ke jalur ekspor. Posisi Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia menjadi faktor strategis dalam upaya menjangkau pasar internasional seperti Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dengan jadwal yang jelas. Salah satu turunannya berupa gagasan pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan. Selain itu, diusulkan pula sindikasi bank pembangunan daerah. Pemerintah Sumut menyebut terdapat delapan BPD yang dimiliki 10 provinsi di Sumatera dan dapat dilibatkan dalam skema pembiayaan bersama.
Skema keempat menyasar stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis. Sumatera Utara mencontohkan pembangunan gudang penyangga pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan. Gagasan yang dibawa ke forum adalah mendorong wilayah terluar memiliki cadangan pangan yang memadai, dengan usulan stok minimum sekitar tiga bulan.
Data yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan Pulau Sumatera berkontribusi 22,08 persen terhadap PDB nasional pada triwulan pertama 2026. Pada semester pertama 2026, nilai kontribusinya disebut lebih dari Rp2.812 triliun. Sumatera juga memiliki porsi besar dalam produksi nasional sejumlah komoditas, termasuk karet, kopi, dan kelapa sawit.
Besarnya potensi ekonomi Sumatera menjadi salah satu dasar dorongan integrasi tersebut. Dalam paparan Pemprov Sumut, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari penduduk Indonesia. Untuk sejumlah komoditas utama, kontribusinya terhadap produksi nasional sangat dominan: karet sekitar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen. Kelapa dan tebu disebut menyumbang lebih dari 30 persen, sedangkan kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing di atas 20 persen.
Data itu memperlihatkan bahwa tantangan Sumatera bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana hasil produksi antardaerah dapat dihubungkan dengan industri pengolahan, pelabuhan, pembiayaan, dan pasar. Dalam perspektif ini, konektivitas Aceh–Sumut–Sumbar yang disebut dalam skema logistik menjadi salah satu contoh yang langsung menyentuh kepentingan kawasan barat Sumatera.
Gubernur Jambi Al Haris dalam pertemuan tersebut menyatakan dukungan terhadap gagasan kerja sama antardaerah. Namun, ukuran keberhasilan baru dapat terlihat ketika usulan tersebut diterjemahkan menjadi program bersama, bukan sekadar forum koordinasi.
Bagi Aceh dan provinsi lain di Sumatera, nilai strategis usulan tersebut akan ditentukan oleh tindak lanjut setelah forum. Kerja sama lintas provinsi membutuhkan kesepakatan proyek, sumber pembiayaan, pembagian peran, serta konektivitas yang benar-benar terbangun. Dengan demikian, hasil rapat tidak berhenti sebagai kesepahaman, tetapi dapat diterjemahkan menjadi proyek ekonomi yang terukur.
