TANJUNGPINANG — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyoroti tingginya biaya logistik di Kepulauan Riau dalam rapat bersama pemerintah provinsi dan mitra BUMN di Tanjungpinang, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Nurdin, karakter wilayah kepulauan membuat distribusi barang dan pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan yang berbeda dari kawasan daratan. Ia menyebut Kepulauan Riau memiliki ribuan pulau sehingga konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendasar.
Nurdin menilai biaya pembangunan dan pelayanan di wilayah kepulauan dapat lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Pernyataan tersebut merupakan penilaiannya dalam rapat, bukan perhitungan biaya yang telah diuji secara independen dalam laporan ini.
Untuk menekan beban distribusi, Komisi VI mendorong kerja sama antara BUMN di bidang pelayaran, penyeberangan dan kepelabuhanan, termasuk Pelni, ASDP, serta Pelindo. Penguatan jalur layanan diharapkan membantu mengurangi disparitas biaya pengangkutan dan harga kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi VI Ida Fauziyah juga menyoroti kondisi kapal yang kembali dari pulau terluar tanpa mengangkut komoditas. Ia mengusulkan agar potensi muatan balik diidentifikasi, termasuk hasil perikanan yang dapat dipasarkan ke wilayah lain.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melanjutkan koordinasi dengan DPR dan BUMN logistik untuk mencari solusi atas persoalan distribusi antarpulau.
Pembahasan ini berkaitan langsung dengan keterjangkauan bahan pokok, kesinambungan pasokan barang, dan akses ekonomi warga pulau. Rincian program atau jadwal pelaksanaannya masih memerlukan keputusan lanjutan dari pihak-pihak terkait.
Keterangan gambar unggulan: Foto ilustrasi kontainer dan perdagangan dari media GemaSumatra. Sumber: Andy Li/Unsplash; bukan dokumentasi rapat DPR di Tanjungpinang.
Sumber informasi: ANTARA Kepri, 9 Oktober 2026. Penyunting: Azlan Shah.
