MEDAN – Program Gerakan Pangan Murah di Sumatera Utara kembali dijadwalkan berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Program tersebut dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota, Perum Bulog serta sejumlah pemangku kepentingan.
Pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tanggal 27 dan 28 Agustus 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan sekitar 165 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Penyaluran tersebut mencakup 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menyebut volume penyaluran masih dapat bertambah mengikuti kebutuhan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Pemprov Sumut sebelumnya menjadwalkan tahap awal Gerakan Pangan Murah pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026.
Program kemudian direncanakan berlangsung secara rutin mulai September hingga Desember 2026 dengan frekuensi sekitar empat kali setiap bulan.
Berbagai kebutuhan pokok dipersiapkan dalam program tersebut. Komoditasnya antara lain beras SPHP, beras medium dan premium, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, telur, daging ayam, daging sapi, jagung, hingga ikan.
Pemerintah daerah menempatkan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi dari kelompok pangan.
Selain melalui kegiatan pasar murah, Bulog menyalurkan beras SPHP melalui jaringan Rumah Pangan Kita dan sejumlah saluran distribusi lainnya.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Sumatera Utara disebut berada di kisaran 51 ribu ton. Pasokan tersebut juga masih dapat bertambah dari alokasi pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya.
Pemprov Sumut juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, perangkat daerah, distributor, pelaku usaha pangan, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Koordinasi tersebut antara lain digunakan untuk memantau pasokan, menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi, serta menjaga jalur distribusi pangan.
Keberlanjutan program menjadi penting karena perubahan harga komoditas pangan dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Pemerintah berharap akses masyarakat terhadap bahan pangan tetap terjaga dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan hingga akhir tahun.
