MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang sebagai salah satu prioritas pembenahan transportasi publik. Pemerintah juga menargetkan administrasi organisasi pengelola layanan dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan dukungan tersebut saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Bobby, keberhasilan pelayanan transportasi tidak semestinya diukur dari semakin banyaknya kendaraan pribadi. Pemerintah justru perlu membuat angkutan massal menjadi pilihan utama yang nyaman dan dapat diandalkan masyarakat.
Penegasan terbaru itu menjadi kelanjutan dari pengoperasian awal BRT Mebidang yang telah diresmikan pada 19 Agustus 2026. Layanan berbasis bus listrik tersebut menghubungkan kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang melalui rute Medan–Binjai serta Medan–Lubukpakam.
Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik dioperasikan untuk mengevaluasi kondisi teknis, waktu tempuh, serta mengenalkan layanan kepada masyarakat. Selama masa uji coba, penumpang dapat menggunakan layanan secara gratis.
Dinas Perhubungan Sumatera Utara sebelumnya menyampaikan bahwa operasi penuh untuk dua koridor awal ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan 30 bus listrik. Rencananya, 14 unit ditempatkan pada Koridor 11 Teladan–Terminal Lubukpakam, 13 unit pada Koridor 12 Simpang Barat–Binjai, dan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.
Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum. Tarif khusus sebesar Rp3.000 disiapkan bagi kelompok tertentu seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Pengembangan BRT Mebidang tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada. Pemerintah juga perlu menyiapkan kelembagaan pengelola, skema subsidi, integrasi antardaerah, halte, sistem pembayaran, jadwal, dan standar pelayanan agar masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Kawasan Mebidang memiliki pola perjalanan yang melintasi batas administrasi. Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kota dan kabupaten, serta Kementerian Perhubungan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan sistem BRT Mebidang secara keseluruhan rampung pada 2027. Pada tahap awal, layanan dirancang mencakup sejumlah rute yang menghubungkan pusat kegiatan di Medan dengan Binjai dan Deli Serdang.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan BRT nantinya tidak hanya terletak pada jumlah bus yang tersedia. Ketepatan waktu, jarak ke halte, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan tarif, dan kemudahan berpindah moda akan menentukan apakah layanan tersebut benar-benar digunakan dalam perjalanan sehari-hari.
Penetapan organisasi pengelola sebelum akhir tahun menjadi penting karena operasional transportasi massal membutuhkan pengelolaan yang konsisten setelah fase pembangunan dan uji coba selesai. Pemerintah perlu memastikan pembagian kewenangan, pembiayaan operasional, serta mekanisme evaluasi layanan dapat berjalan jelas.
Dalam rancangan tahap awal, pengembangan BRT tidak berhenti pada dua koridor uji coba. Pemerintah sebelumnya menyebut sistem Mebidang akan dikembangkan lebih luas sebagai jaringan angkutan massal kawasan metropolitan. Karena itu, keberhasilan dua rute pertama dapat menjadi tolok ukur untuk melihat pola permintaan, waktu tempuh, keandalan armada, dan respons pengguna sebelum jaringan diperluas.
Penggunaan bus listrik juga menempatkan proyek ini pada agenda transportasi rendah emisi. Namun manfaat lingkungan baru akan terasa lebih besar apabila layanan mampu menarik pengguna kendaraan pribadi secara konsisten. Faktor frekuensi keberangkatan, akses halte, keamanan pejalan kaki, dan integrasi perjalanan tetap menentukan perubahan perilaku mobilitas masyarakat.
Dengan uji coba yang sudah berlangsung dan target operasi penuh dua koridor pada Desember, beberapa bulan ke depan akan menjadi fase penting bagi BRT Mebidang. Masyarakat masih perlu menunggu perkembangan mengenai organisasi pengelola, perluasan armada, integrasi rute, serta pelaksanaan tarif setelah masa layanan gratis berakhir.
