Opini, Gema Sumatra – Belakangan ini, harga tiket pesawat menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Kenaikannya telah menjadi berita terbaru yang banyak diperbincangkan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengatur harga tiket pesawat, yang turut berkontribusi pada permasalahan ini. Namun, penyebab pasti dari kenaikan harga tiket ini masih belum teridentifikasi dengan jelas.
Tingginya harga tiket membuat banyak orang ragu untuk bepergian, baik untuk liburan maupun untuk keperluan pekerjaan di luar kota. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi darat, seperti bus, kereta, atau mobil pribadi. Bahkan, banyak yang memilih untuk tidak melakukan perjalanan mudik saat lebaran atau Natal dan Tahun Baru.
Data menunjukkan bahwa pada 7 Desember 2024, harga tiket pesawat domestik berkisar antara Rp1. 000. 000,- hingga Rp5. 000. 000,- per orang, sementara tiket penerbangan internasional dari Jakarta (CKG) ke Kuala Lumpur (KUL) berada di rentang Rp738. 800,- hingga Rp930. 600,-.
Salah satu mahasiswa, Rita Gultom, mengungkapkan, “Harga tiket pesawat yang mahal membuat kami terkendala saat ingin pulang kampung. Jika kami naik bus, perjalanan akan memakan waktu terlalu lama, tetapi jika menggunakan pesawat, harganya sangat tinggi. “
Dari data ini, kita bisa melihat selisih mencolok antara harga tiket domestik dan internasional. Kenaikan harga tiket pesawat domestik yang berkepanjangan ini berpotensi menimbulkan efek bola salju (snowball effect) yang dapat menghancurkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengkhawatirkan bahwa tingginya harga tiket pesawat domestik akan berdampak pada target pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) tahun ini, yang ditetapkan antara 1,2 miliar hingga 1,5 miliar perjalanan.
Terkait masalah ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menjelaskan bahwa harga tiket pesawat ekonomi diatur oleh pemerintah. Namun, untuk kelas bisnis, penetapan harganya diserahkan pada mekanisme pasar.
“Selama harga tiket masih dalam batas yang wajar, hal tersebut diperbolehkan. Harga tiket juga mengikuti prinsip permintaan dan penawaran; ketika permintaan tinggi, operator cenderung menaikkan harga, begitu juga sebaliknya,” ujar Adita.
Kenaikan biaya perjalanan ini menciptakan dampak negatif yang berkepanjangan, melemahkan sektor pariwisata secara keseluruhan dan merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata global. Lebih ironis lagi, banyak rute penerbangan antar daerah kini harus melakukan transit di negara lain, dan beberapa rute bahkan dihapus.
Kondisi ini menciptakan realitas pahit bagi pariwisata Indonesia di mata dunia, di mana banyak masyarakat lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri dibandingkan menjelajahi tempat-tempat indah di tanah air.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan, terutama di destinasi yang sangat bergantung pada transportasi udara. Bali dan Lombok, misalnya, mencatat penurunan jumlah wisatawan hingga 20% sejak terjadinya kenaikan harga tiket pesawat.
Penurunan ini tidak hanya berdampak negatif pada industri penerbangan, tetapi juga menyeret sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan UMKM yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan. Meskipun satuan tugas pengendalian harga tiket pesawat telah berusaha menstabilkan harga melalui pengaturan tarif batas atas dan bawah, hasil yang diharapkan masih belum terlihat.
Tingginya harga tiket pesawat saat ini menjadi beban yang berat bagi wisatawan lokal. Dampak negatifnya bervariasi, mulai dari menurunnya minat masyarakat untuk bepergian, terutama dengan pesawat. Banyak orang yang terpaksa mengurungkan niat berlibur karena harga tiket yang melambung. Hal ini berujung pada penurunan jumlah wisatawan domestik.
Selain itu, terbatasnya pilihan destinasi juga menjadi masalah. Wisatawan cenderung memilih tempat yang lebih dekat dan terjangkau, yang pada gilirannya mengurangi variasi pilihan wisata yang tersedia. Tak kalah penting, berkurangnya jumlah wisatawan akan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata, sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah tersebut.
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga tiket disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya harga avtur, yang merupakan komponen utama biaya operasional untuk maskapai. Kenaikan ini langsung berdampak pada harga tiket.
Kedua, pajak bandara yang tinggi yang ditetapkan pemerintah turut berkontribusi pada mahalnya harga tiket. Faktor terakhir adalah kurangnya persaingan yang sehat di industri penerbangan. Dominasi beberapa maskapai besar, seperti Garuda Indonesia dan Citilink, menyebabkan harga tiket cenderung lebih tinggi.
Kenaikan harga tiket pesawat adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera dari pemerintah. Diperlukan tindakan yang konkret, seperti promosi destinasi wisata alternatif yang dapat diakses melalui jalur darat atau laut. Hal ini bisa menjadi solusi bagi wisatawan yang terbentur oleh tingginya harga tiket pesawat.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti memberikan subsidi silang untuk rute-rute yang kurang menguntungkan serta meningkatkan infrastruktur transportasi alternatif seperti kereta api dan kapal laut. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, maskapai, dan wisatawan sangat krusial untuk menemukan solusi yang tepat dan relevan, sehingga biaya perjalanan dapat lebih terjangkau tanpa merugikan pihak maskapai atau pemerintah.
Langkah ini penting untuk memastikan perkembangan pariwisata di Indonesia terus berlanjut. Pariwisata lokal memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar destinasi. Maka dari itu, upaya menjaga agar pariwisata tetap terjangkau bagi wisatawan lokal maupun mancanegara sangatlah penting.
