ACEH TAMIANG, Senin, 6 April 2026, 09.44 WIB — Pemulihan di Aceh Tamiang kembali mengerucut pada dua kebutuhan paling mendesak bagi penyintas, yakni akses air bersih dan kepastian hunian. Pada akhir pekan, bantuan sosial masuk ke Desa Sekumur, sementara pemerintah pusat masih melanjutkan pengeboran sumur dan pembangunan hunian sementara.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, pada Sabtu, 4 April 2026, menembus daerah yang sebelumnya terisolasi di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, 276 paket perlengkapan dapur, serta lima toren air berkapasitas 2.000 liter untuk menopang kebutuhan dasar warga.
Di saat yang sama, persoalan layanan dasar belum sepenuhnya selesai. Dalam kunjungan itu, warga menyampaikan kebutuhan sumur bor untuk air bersih dan permintaan hunian tetap yang dinilai lebih aman karena sebagian besar lokasi lama berada di kawasan rawan luapan sungai. Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menyatakan telah memulai pekerjaan pengeboran air baku di 24 titik di Aceh Tamiang sebagai bagian dari layanan darurat pascabencana.
Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, mengatakan penyaluran bantuan di Sekumur bukan sekadar distribusi logistik, melainkan juga upaya membaca kebutuhan hidup penyintas secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan ketersediaan air bersih tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan risiko penyakit dan kualitas hidup warga terdampak.
Dari sisi hunian, Kementerian PU mencatat 84 unit huntara di Aceh Tamiang telah selesai dan dirancang menampung sekitar 336 jiwa atau 84 kepala keluarga. Pemerintah juga menyiapkan Huntara 2 di Karang Baru untuk 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa, lengkap dengan fasilitas sanitasi dan lapisan aluminium foil pada atap untuk meredam panas. Bagi warga, percepatan hunian ini penting agar masa tinggal di tenda atau tempat darurat tidak berlarut.
Latar belakang persoalan air bersih juga terlihat dari penanganan SPAM Karang Baru yang dipercepat karena menopang pasokan bagi Karang Baru, Kuala Simpang, Rantau, termasuk RSUD Aceh Tamiang. Kementerian PU menyebut pembangunan instalasi permanen masih membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sehingga selama masa transisi dukungan IPA mobile dan sarana air bersih sementara tetap menjadi andalan.
Untuk tahap berikutnya, warga membutuhkan kejelasan jadwal perpindahan dari skema darurat menuju layanan yang lebih stabil: air bersih yang berfungsi, huntara yang layak, lalu hunian tetap yang aman. Bagi masyarakat terdampak, agenda terdekat yang paling penting bukan lagi bantuan sesaat, melainkan kepastian kapan layanan dasar dan tempat tinggal permanen benar-benar tersedia.
