AGAM, Senin, 6 April 2026, 10.44 WIB — Pemerintah Kabupaten Agam memasuki fase pemulihan yang lebih terukur setelah bantuan jaminan hidup dan santunan korban kembali disalurkan. Di saat yang sama, kebutuhan pembiayaan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan longsor masih menjadi pekerjaan besar bagi daerah.
Pada Jumat, 3 April 2026, Kemensos menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam sebesar Rp 11,70 miliar. Rinciannya mencakup bantuan jaminan hidup bagi 8.195 jiwa dari 2.297 kepala keluarga senilai Rp 11,06 miliar, santunan ahli waris tahap dua untuk delapan jiwa sebesar Rp 120 juta, serta santunan korban luka untuk 105 jiwa sebesar Rp 525 juta.
Data itu menegaskan bahwa beban pemulihan di Agam belum ringan. Pemkab Agam sebelumnya menyatakan terus memacu pemulihan infrastruktur yang lumpuh akibat rentetan bencana hidrometeorologi. Dalam usulan ke pusat, pemerintah kabupaten juga mengajukan anggaran Rp 2,75 triliun untuk pembangunan infrastruktur 2026 yang dikaitkan dengan kerusakan pascabencana.
Benni Warlis, Bupati Agam, mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan dipakai untuk kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi warga selama tiga bulan ke depan. Di tingkat transportasi, pemulihan juga sempat menunjukkan kemajuan ketika tujuh jembatan armco dan bailey selesai dibangun sehingga akses kembali normal untuk membawa hasil pertanian, sekolah, dan mobilitas antarwilayah.
Bagi warga Agam, isu utamanya bukan hanya berapa bantuan yang turun, melainkan seberapa cepat bantuan itu berujung pada pulihnya kehidupan sehari-hari. Ketika jalan, jembatan, dan sarana ekonomi belum sepenuhnya kembali, jaminan hidup hanya menjadi penyangga sementara. Itulah sebabnya agenda bantuan sosial dan agenda pemulihan fisik harus bergerak beriringan.
Konteks lebih luas menunjukkan pemerintah pusat juga masih menyalurkan dukungan untuk tiga provinsi terdampak di Sumatra. Per 25 Maret 2026, Kemensos menyebut lebih dari Rp 700 miliar telah disalurkan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sementara tahap berikutnya masih berproses untuk puluhan ribu keluarga penerima manfaat. Bagi Agam, arus bantuan ini memberi ruang fiskal, tetapi tidak otomatis menutup seluruh kebutuhan pembangunan ulang.
Apa berikutnya bagi Agam adalah sinkronisasi yang ketat antara pendataan korban, penyaluran bantuan, dan percepatan proyek infrastruktur. Warga membutuhkan kepastian kapan akses, tempat tinggal, dan sumber nafkah pulih stabil. Tanpa itu, angka bantuan yang besar akan tetap terasa sebagai penyangga jangka pendek, bukan pemulihan penuh.
