TAPANULI TENGAH, Rabu, 15 April 2026, 15.05 WIB — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan percepatan validasi data bantuan bagi warga terdampak bencana serta penyelesaian proyek tanggul dan sabo dam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Langkah ini dinilai mendesak agar penyaluran bantuan tidak tersendat dan risiko banjir susulan dapat ditekan.
Dalam kunjungan kerja ke Tapteng, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima keluhan warga yang mengaku belum menerima bantuan jatah hidup dan hunian sementara. Pemprov menyatakan anggaran bantuan sudah tersedia, tetapi penyalurannya menunggu data korban yang valid dari tingkat desa hingga kabupaten.
Di sisi lain, percepatan proyek fisik juga menjadi perhatian. Pemprov dan Kementerian Pekerjaan Umum menyoroti pengerjaan tanggul dan sabo dam di Sungai Tukka untuk mengantisipasi banjir susulan. Kementerian PU sebelumnya menargetkan konstruksi sabo dam di hulu DAS Tukka rampung pada Mei 2026 melalui skema design and build.
Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumatera Utara, “Anggarannya sudah ada, tinggal menunggu datanya.” Dalam peninjauan proyek Sungai Tukka, ia juga menegaskan, “Yang kita khawatirkan, kalau ini tidak cepat selesai, nanti dampaknya yang rasakan masyarakat di sini.” Dari pihak pusat, Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menegaskan pembangunan sabo dam dipercepat karena material kayu, batu, dan pasir dari hulu kerap memicu genangan dan kerusakan.
Bagi warga Tapteng, persoalan ini bukan sekadar administrasi. Keterlambatan data berarti bantuan tertunda, sedangkan lambatnya pengerjaan tanggul dan sabo dam memperpanjang kekhawatiran saat hujan turun. Di titik lain, Pemprov juga meninjau rekonstruksi tanggul dan penanganan hunian warga di kawasan sempadan sungai yang rusak akibat banjir bandang sebelumnya.
Latar belakangnya, Tapteng merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi besar pada akhir 2025. Pemerintah provinsi kini mendorong pendampingan lebih ketat agar bantuan bisa tepat sasaran dan infrastruktur pengendali banjir tidak kembali tertunda. Apa berikutnya: aparat desa, kecamatan, dan kabupaten diminta memperbarui data warga terdampak secara harian, sementara koordinasi lahan dan administrasi proyek diminta dituntaskan agar pekerjaan fisik segera berjalan penuh.
