PIDIE – Upaya memperkuat produksi garam rakyat di Aceh mendapat dukungan baru dari pemerintah pusat. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan program rehabilitasi terhadap 90 dapur produksi garam di Kabupaten Pidie sebagai bagian dari peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha garam masyarakat pesisir. Pidie selama ini merupakan salah satu sentra utama produksi garam rakyat di Aceh.
Sebanyak 90 dapur yang menjadi sasaran rehabilitasi tersebar di sejumlah kawasan produksi, termasuk Kecamatan Kembang Tanjong, Simpang Tiga dan wilayah Kota Sigli. Perbaikan fasilitas produksi diharapkan meningkatkan kemampuan petani mengolah garam sekaligus memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Program tersebut tidak berdiri sendiri karena KKP juga menyalurkan sejumlah teknologi dan membangun infrastruktur pendukung industri garam rakyat.
Salah satu fasilitas yang disalurkan adalah brine refinery system atau BRS kepada Kelompok Baro Hudep di Desa Cebrek, Kecamatan Simpang Tiga. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengolah sisa air berkadar garam tinggi dari proses produksi menjadi air atau produk turunan yang memiliki potensi manfaat ekonomi. Pendekatan ini membuka peluang agar proses produksi garam tidak hanya berorientasi pada volume, tetapi juga efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Pemerintah juga menyediakan 180 unit tunnel garam geomembran kepada sembilan kelompok usaha garam di Desa Cebrek, Peukan Sot dan Gampong Ara. Selain itu, dibangun saluran produksi sepanjang sekitar 2.150 meter yang melayani kawasan garam di Gampong Ara, Pasi Ie Leubeue dan Keude Ie Leubeue. Satu unit gudang garam rakyat juga direncanakan di Gampong Cebrek.
Investasi tersebut menjadi penting karena Pidie mempunyai posisi strategis dalam rantai pasok garam Aceh. Produksi garam rakyat di kabupaten tersebut pada 2025 tercatat mencapai sekitar 5,7 juta kilogram. Jumlah itu disebut mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan garam di Aceh. Dengan memperbaiki dapur produksi dan menambah infrastruktur, pemerintah berharap kontribusi Pidie dapat meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Bagi petani, tantangannya bukan hanya meningkatkan tonase. Kualitas, kontinuitas produksi, penyimpanan dan akses pasar juga menentukan apakah garam rakyat mampu memberikan pendapatan yang lebih baik. Infrastruktur baru seperti gudang dan tunnel geomembran dapat membantu mengurangi sejumlah kendala produksi tradisional, terutama ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan keterbatasan fasilitas pascapanen.
Program ini juga mempunyai dimensi ekonomi pesisir. Jika produktivitas dan kualitas meningkat, kegiatan pengolahan garam berpotensi menciptakan nilai tambah yang lebih besar di tingkat desa. Kelompok usaha dapat memperluas pasar, mengembangkan pengemasan maupun memanfaatkan produk turunan dari proses produksi.
KKP menyatakan pengembangan garam di Pidie masih akan berlanjut ke tahapan berikutnya pada 2027. Artinya, rehabilitasi 90 dapur merupakan bagian awal dari program yang lebih panjang.
Dengan produksi jutaan kilogram per tahun dan kontribusi besar terhadap kebutuhan Aceh, penguatan sentra garam Pidie memiliki arti lebih luas daripada sekadar perbaikan bangunan produksi. Program tersebut dapat menjadi langkah menuju industri garam rakyat yang lebih produktif, terstandardisasi dan kompetitif, sekaligus menjaga kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Aceh.
