BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mempercepat persiapan pembukaan jalur pelayaran Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia. Tahapan berikutnya diarahkan pada penyelesaian regulasi, skema penugasan operator, pengadaan kapal, serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat percepatan di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat, 28 Agustus 2026. Pemerintah Aceh menyiapkan PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA sebagai badan usaha milik daerah yang akan mendapat penugasan untuk mengelola layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menjelaskan penugasan kepada PT PEMA dipilih karena BUMD memiliki ruang lebih fleksibel untuk bekerja sama dengan pelaku usaha maupun investor melalui skema bisnis. Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap akan memegang kendali terhadap aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan.
Dinas Perhubungan Aceh juga menyiapkan opsi dukungan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal. Pemerintah pada saat yang sama menunggu proposal PT PEMA terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026.
Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2–3 September 2026. Pemerintah Aceh berencana berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri, terutama mengenai mekanisme penugasan PT PEMA dan skema keuangan daerah yang dapat digunakan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan karena rute Krueng Geukuh–Penang merupakan pelayaran lintas negara. Pemerintah Aceh mendorong Kementerian Perhubungan untuk memulai proses perundingan bilateral Indonesia–Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro tersebut.
Selain regulasi dan kapal, kesiapan pelabuhan menjadi bagian penting sebelum layanan dapat dijalankan. Pemerintah menyebut aspek kepabeanan, imigrasi, karantina, jadwal, tarif, dan kesiapan muatan harus disiapkan secara paralel.
Rute Ro-Ro memungkinkan kendaraan dan barang tertentu masuk serta keluar kapal melalui ramp. Karena itu, layanan ini berbeda dengan kapal penumpang biasa dan dapat membuka pilihan konektivitas baru antara Aceh dan Malaysia apabila seluruh persyaratan operasional dan bilateral telah terpenuhi.
Rencana pelayaran langsung Aceh–Penang sebelumnya sempat dipersiapkan untuk akhir 2025. Namun, proses tersebut terhenti setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025. Pemerintah kini kembali mengaktifkan pembahasan program tersebut.
Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik menyatakan program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia meminta proses penyusunan regulasi dan komunikasi dengan kementerian terkait dikawal agar mekanisme dukungan pemerintah memiliki dasar yang jelas.
Bagi Aceh, konektivitas langsung dengan Penang berpotensi memperluas pilihan pergerakan penumpang, kendaraan, dan barang. Namun, realisasi rute tetap bergantung pada kesiapan kapal, pelabuhan, regulasi, model pembiayaan, serta kesepakatan lintas negara.
Posisi Krueng Geukuh di Aceh Utara juga membuat pembahasan rute ini relevan bagi kawasan industri dan perdagangan di pesisir utara Aceh. Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan proyeksi volume penumpang, kendaraan, atau muatan. Karena angka tersebut belum tersedia, manfaat ekonomi rute sebaiknya dilihat sebagai potensi yang masih perlu diuji setelah layanan berjalan.
Tahap konsultasi juga akan menentukan bentuk dukungan daerah yang dapat digunakan tanpa menyalahi aturan pengelolaan keuangan. Kejelasan ini penting karena pilihan antara hibah, penyertaan modal, subsidi, atau skema bisnis akan memengaruhi hubungan antara pemerintah daerah dan operator.
Karena itu, konsultasi pada 2–3 September menjadi salah satu tahapan penting yang perlu dipantau. Hingga kini Pemerintah Aceh belum mengumumkan tanggal pasti pelayaran perdana. Informasi mengenai jadwal operasional, tarif, kapal yang digunakan, dan mekanisme layanan masih menunggu penyelesaian tahapan persiapan.
