BANDA ACEH, GemaSumatra.com — Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan enam bangunan pengendali sedimen atau sabo dam di wilayah sungai Aceh dapat dituntaskan pada 2026. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan risiko banjir yang membawa lumpur, pasir, batu, dan material dari bagian hulu sungai.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan target tersebut saat meninjau sejumlah lokasi penanganan sungai di Aceh Besar pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kunjungan itu antara lain mencakup penguatan tebing Krueng Aceh di kawasan Desa Santan serta bendungan karet Pagar Air di Kecamatan Ingin Jaya.
Rencana Bertahap Hingga 2028
Dalam penjelasannya, Dody menyebut kebutuhan keseluruhan mencapai 42 sabo dam, bertambah dari rancangan awal sebanyak 40 titik. Lokasi yang dibahas meliputi sejumlah kawasan rawan bencana, termasuk Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan daerah aliran sungai Peusangan.
Enam titik yang dipercepat pada tahun ini terutama berkaitan dengan penanganan kawasan sungai Gayo Lues. Sementara itu, keseluruhan rencana pembangunan pengendali sedimen disebut berada dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berlangsung hingga 2028.
Perbedaan tahap ini penting: target enam bangunan pada 2026 bukan berarti seluruh 42 titik telah selesai dibangun ataupun memiliki tanggal penyelesaian yang sama.
Mengendalikan Material dari Hulu
Sabo dam dirancang untuk menahan atau mengatur pergerakan material padat yang terbawa aliran sungai. Fungsi tersebut berbeda dari anggapan bahwa satu bangunan dapat menghilangkan seluruh risiko banjir. Efektivitasnya tetap berkaitan dengan kondisi hulu, kapasitas alur sungai, dan pemeliharaan sistem pengendali sedimen.
Selain pekerjaan di hulu, Kementerian PU menyatakan penanganan sungai terdampak bencana sedang diarahkan terlebih dahulu pada pengerukan sedimen di muara serta penguatan bagian hilir. Pekerjaan kemudian direncanakan bergerak secara bertahap menuju bagian tengah dan hulu sungai.
Bagi masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai, perkembangan berikutnya yang perlu dicermati ialah lokasi enam bangunan prioritas, realisasi fisik masing-masing titik, serta jadwal penanganan sungai yang berhubungan langsung dengan permukiman.
Sumber laporan: ANTARA Aceh, 20 Oktober 2026. Naskah ini ditulis ulang dengan penjelasan konteks infrastruktur.
