Opini | Oleh Bambang Suharto, S.H. (Surabaya). Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis yang disunting redaksi. Penyunting: Azlan Shah.
Kehidupan bertetangga memiliki arti penting dalam keseharian masyarakat. Tetangga sering menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan saat seseorang sakit, mengalami musibah, atau menghadapi keadaan darurat. Kebiasaan saling menyapa, berbagi, dan membantu menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat ikatan sosial di lingkungan permukiman.
Namun, kedekatan tempat tinggal tidak selalu menjamin hubungan yang harmonis. Perbedaan kepentingan dapat memunculkan perselisihan, misalnya karena kendaraan yang diparkir menghalangi akses, kebisingan, pekerjaan renovasi rumah, atau penggunaan jalan bersama. Konflik seperti ini dapat berkembang ketika komunikasi terputus dan masing-masing pihak merasa tidak didengar.
Ketua RT sebagai Penengah
Dalam pandangan saya, ketua rukun tetangga (RT) memiliki peran sosial yang lebih luas daripada sekadar membantu urusan administrasi warga. Sebagai pengurus lingkungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ketua RT diharapkan mampu membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan mendorong penyelesaian secara damai.
Musyawarah dapat menjadi langkah awal yang baik. Kedua pihak perlu diberi kesempatan menjelaskan persoalan, menunjukkan kondisi yang mereka hadapi, dan menyampaikan harapan masing-masing. Ketua RT sebaiknya mendengarkan tanpa terlebih dahulu menentukan pihak yang benar atau salah.
Tantangan muncul ketika salah satu pihak yang berselisih mempunyai hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan pengurus lingkungan. Dalam situasi seperti itu, keputusan yang terlihat berpihak dapat memperburuk konflik dan mengurangi kepercayaan warga. Karena itu, keterbukaan proses serta sikap adil menjadi sangat penting.
Menghindari Sikap Pilih Kasih
Sikap pilih kasih dalam penanganan masalah warga tidak hanya berdampak pada satu perselisihan. Rasa tidak percaya dapat memengaruhi kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan keamanan lingkungan.
Menurut saya, pengurus RT perlu menjelaskan alasan setiap kesepakatan atau keputusan yang diambil. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah sebaiknya dipahami seluruh pihak, termasuk langkah perbaikan yang harus dilakukan serta cara menindaklanjuti jika masalah kembali terjadi.
Apabila hubungan pribadi pengurus berpotensi memengaruhi penilaian, penanganan konflik dapat melibatkan tokoh masyarakat atau pihak lain yang disepakati bersama. Pendekatan ini membantu menjaga kepercayaan terhadap proses mediasi.
Ketika Musyawarah Tidak Menemukan Jalan Keluar
Jika pertemuan di tingkat RT belum menghasilkan penyelesaian, warga dapat mempertimbangkan penyampaian aspirasi secara tertulis melalui pengurus RW, kelurahan, atau pemerintah desa, sesuai struktur serta ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. Pengaduan yang baik seharusnya menjelaskan persoalan secara jelas dan tidak berisi tuduhan yang belum dibuktikan.
Proses penyelesaian tidak semestinya dipakai untuk mempermalukan pihak tertentu atau membelah warga menjadi kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Tujuannya adalah menemukan jalan keluar yang adil, menghindari kerugian lebih lanjut, dan memulihkan hubungan sosial.
Adapun mekanisme evaluasi atau pergantian pengurus RT tidak bisa disamaratakan. Tata cara dan kewenangannya bergantung pada peraturan daerah serta ketentuan administratif setempat. Karena itu, warga perlu memastikan prosedur yang benar sebelum menuntut tindakan formal.
Menjaga Amanah dan Kerukunan
Nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap tetangga juga memiliki tempat penting dalam ajaran agama. Bagi saya, prinsip tersebut relevan dalam kepemimpinan lingkungan: mendengarkan warga secara setara, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta mendahulukan penyelesaian yang membawa kebaikan bersama.
Ketua RT tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Warga pun perlu bersedia mendengarkan, menghormati hak sesama, dan mengikuti kesepakatan yang dibuat bersama. Hubungan yang sehat memerlukan tanggung jawab timbal balik antara pengurus lingkungan dan masyarakat.
Pada akhirnya, kerukunan bertetangga tidak hanya lahir dari tidak adanya konflik. Kerukunan juga dibangun melalui kemampuan mengelola perbedaan secara adil. Ketua RT yang terbuka, mau mendengar, dan tidak pilih kasih dapat membantu menjaga kepercayaan warga sebagai modal penting kehidupan bersama.
Catatan redaksi: Opini ini membahas situasi umum, bukan tuduhan terhadap pengurus RT atau warga tertentu. Ketentuan mengenai struktur, kewenangan, dan pergantian pengurus RT/RW dapat berbeda menurut peraturan daerah.
