Politik, Gema Sumatra – Anggota parlemen Selandia Baru dari suku Māori, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke merobek draf RUU dalam sidang.
Aksinya menegaskan penolakan terhadap revisi Perjanjian Waitangi.
Aksi ini dilanjutkan dengan tarian Haka, yang dilakukan bersama anggota partainya.
Tarian itu, simbol budaya dan kekuatan masyarakat Māori, menarik perhatian luas.
Perjanjian Waitangi, yang di tandatangani pada tahun 1840, menjadi dasar hubungan antara suku Māori dan pemerintah Inggris, menjamin hak atas tanah, bahasa, dan budaya Māori.
Namun, RUU yang di usulkan Partai Libertarian Act mengusulkan perubahan yang di anggap melemahkan prinsip-prinsip ini.
Dalam wawancara dengan The New Zealand Herald, Maipi-Clarke menyebut RUU ini sebagai “serangan langsung terhadap identitas dan martabat Māori.”
Protes di ruang sidang hanyalah awal dari gelombang penolakan yang lebih besar.
Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota di Selandia Baru, memprotes apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap hak-hak mereka.
Pemimpin adat Māori, Sir Mason Durie, menekankan pentingnya melindungi Perjanjian Waitangi.
“Ini bukan hanya dokumen hukum, tetapi fondasi hubungan kami dengan negara. Mengubahnya tanpa konsensus adalah langkah berbahaya,” katanya dalam sebuah forum publik.
RUU ini memicu perdebatan sengit di parlemen.
Pendukungnya berargumen bahwa revisi di perlukan untuk memastikan semua warga negara di perlakukan setara tanpa diskriminasi berbasis etnis.
Namun, kritik menegaskan bahwa penghapusan aspek-aspek penting dari Perjanjian Waitangi justru akan meningkatkan ketidakadilan struktural.
Ketua kelompok advokasi Māori, Margaret Mutu, menyebut upaya ini sebagai “penghapusan hak-hak yang telah di perjuangkan selama beberapa generasi.”
Ia menambahkan bahwa langkah ini bisa menciptakan ketegangan sosial yang serius.
Dr. Carwyn Jones dari Universitas Victoria di Wellington menyoroti dampak pengabaian Perjanjian Waitangi.
Ia menyebut langkah itu bisa merusak reputasi internasional Selandia Baru sebagai negara yang menghormati hak masyarakat adat.
Dengan aksi dramatis Maipi-Clarke dan protes publik yang meluas, Selandia Baru kini di hadapkan pada ujian penting dalam menjaga integritas hubungan antara masyarakat Māori dan pemerintah.
Ketegangan politik ini mengingatkan pentingnya kebijakan yang adil.
Oleh karena itu, setiap legislasi harus mempertimbangkan dampaknya pada hak masyarakat yang di perjuangkan selama ini.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
Ikuti juga Sosial Media kami di Facebook dan Instagram
