BANDA ACEH — Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh yang dinilai belum berjalan optimal. Aspirasi itu disampaikan dalam aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 10 September 2026.
Aksi tersebut diterima Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik. Pemerintah Aceh menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat untuk membahas persoalan yang masih ditemukan dalam proses pemulihan.
Ketua BEM USK M. Ruhdi Anugrah mengatakan aksi tidak dilakukan secara spontan. Menurutnya, mahasiswa telah menyiapkan kajian selama sekitar empat bulan dan melakukan penelusuran lapangan di sejumlah daerah terdampak sebelum menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Gayo Lues. Mahasiswa menyebut masih ada persoalan infrastruktur dan akses transportasi yang memengaruhi mobilitas masyarakat. Mereka juga menyoroti sarana pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya pulih setelah bencana.
Untuk Gayo Lues, mahasiswa secara khusus menyebut persoalan konektivitas antardaerah. Menurut BEM USK, akses menuju Aceh Tengah sudah dapat dilalui, sedangkan jalur ke Aceh Timur belum sepenuhnya normal. Jalur menuju Aceh Tenggara juga disebut kembali terdampak longsor sehingga sebagian pelintas harus menggunakan rute alternatif yang lebih jauh.
Sorotan lain datang dari mahasiswa Fakultas Teknik yang meminta transparansi lebih kuat terhadap anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan di lapangan.
Mahasiswa Fakultas Keperawatan turut menyampaikan perhatian terhadap kondisi fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan penyerapan Transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pascabencana.
Pemerintah Aceh merespons dengan menyatakan percepatan pemulihan tetap menjadi tujuan bersama. Taufik menyebut pemerintah ingin proses pemulihan bergerak pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Menurut Pemerintah Aceh, evaluasi juga telah dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota akan diperkuat agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang dan ditindaklanjuti lebih cepat.
Pemerintah juga menyatakan telah membuka posko informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh perkembangan penanganan pascabencana. Taufik berharap komunikasi dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi, tetapi berlanjut sebagai bagian dari pengawasan dan penyampaian masukan.
Sorotan terhadap kondisi fisik juga disandingkan dengan tuntutan tata kelola. Mahasiswa tidak hanya meminta pekerjaan dipercepat, tetapi juga menginginkan informasi yang lebih mudah diakses mengenai anggaran, lokasi pekerjaan, dan capaian pemulihan.
Bagi masyarakat, perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut atas temuan lapangan, keterbukaan informasi anggaran, serta kecepatan pemulihan layanan dasar. Karena sebagian catatan dalam aksi merupakan hasil observasi mahasiswa, verifikasi teknis pemerintah pada setiap lokasi tetap diperlukan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan secara rinci.
Pemerintah Aceh belum mengumumkan dalam keterangan tersebut jadwal penyelesaian untuk seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ruang dialog yang dibuka karena itu menjadi penting untuk memantau apakah aspirasi mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penggunaan anggaran diikuti langkah terukur di lapangan.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah mengubah forum dialog menjadi tindak lanjut yang dapat dipantau. Bagi mahasiswa, tahap berikutnya adalah mengawal respons pemerintah dengan data lapangan yang terus diperbarui.
