MEDAN — Pemulihan pascabencana di kawasan Tapanuli dan Sibolga memasuki tahap yang semakin luas, mencakup perbaikan sekolah, penyediaan hunian tetap, pengendalian banjir, dan pemulihan konektivitas. Sejumlah proyek tersebut ditinjau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada Jumat, 4 September 2026.
Rangkaian kunjungan berlangsung di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi yang ditinjau antara lain SMAN 1 Barus, kawasan hunian tetap Aek Parombunan di Sibolga, Sabo Dam di Hutanabolon Kecamatan Tukka, hunian di Desa Napa dan Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru, Jembatan Garoga, serta kawasan hunian tetap Asrama Haji Pinangsori.
Di sektor pendidikan, pemerintah meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi SMAN 1 Barus yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan sebagian besar bangunan telah mengalami perbaikan dan penyelesaian pekerjaan diarahkan agar fasilitas pendidikan dapat kembali berfungsi secara optimal.
Pemulihan perumahan juga mulai menghasilkan hunian permanen. Di kawasan Aek Parombunan, Sibolga, sebanyak 40 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan ditempati warga. Pada kunjungan tersebut, pemerintah menyerahkan sertifikat hak milik kepada 40 warga. Sejumlah unit lain masih berada dalam tahap pembangunan.
Kondisi berbeda masih dihadapi sebagian penyintas di Tapanuli Selatan. Saat mengunjungi hunian sementara di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, pemerintah menyatakan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak akan segera dimulai. Penghuni huntara tersebut berasal antara lain dari Desa Garoga dan Hutagodang yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Selain rumah dan sekolah, pengendalian risiko bencana menjadi bagian penting dari rekonstruksi. Peninjauan Sabo Dam di Hutanabolon menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya diarahkan pada penggantian bangunan yang rusak. Infrastruktur pengendali sedimen dan aliran air diperlukan dalam sistem pemulihan kawasan terdampak.
Jembatan Garoga di Batangtoru juga masuk dalam rangkaian peninjauan. Keberadaan jembatan dan jaringan jalan memiliki fungsi penting bagi akses masyarakat, distribusi barang, layanan publik, dan mobilitas selama masa pemulihan. Karena itu, penyelesaian infrastruktur konektivitas berjalan bersama pembangunan hunian.
Rangkaian proyek tersebut menggambarkan bahwa rekonstruksi pascabencana di Tapanuli dan Sibolga tidak dapat dinilai hanya dari jumlah rumah yang selesai. Pemulihan yang lebih utuh mencakup tempat tinggal, layanan pendidikan, infrastruktur pengendali risiko, dan akses transportasi masyarakat.
Kemajuan di Sibolga terlihat lebih konkret pada 40 hunian yang sudah ditempati dan sertifikat yang telah diserahkan. Sementara itu, di lokasi lain, termasuk sebagian wilayah Tapanuli Selatan, proses masih berada pada tahap pembangunan atau persiapan. Perbedaan tahap tersebut penting dicatat agar seluruh program tidak dianggap telah selesai.
Pemerintah juga masih perlu memastikan kualitas bangunan, ketersediaan utilitas, akses terhadap sekolah dan layanan kesehatan, serta keberlanjutan kehidupan warga setelah relokasi. Aspek tersebut menentukan bagaimana kawasan huntap dapat berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal jangka panjang.
Bagi masyarakat terdampak, kepastian jadwal tetap menjadi hal utama. Pemerintah belum merinci dalam satu laporan terpadu tanggal penyelesaian seluruh proyek yang ditinjau di tiga daerah tersebut. Karena itu, perkembangan berikutnya dapat dilihat dari kemajuan konstruksi setiap lokasi, jumlah keluarga yang telah berpindah ke huntap, serta penyelesaian infrastruktur pendukung.
Pemulihan pascabencana di pantai barat dan selatan Sumatera Utara dengan demikian masih berlangsung. Peninjauan 4 September memperlihatkan sebagian hasil yang sudah dapat digunakan, sekaligus pekerjaan yang masih harus diselesaikan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara lebih aman dan stabil.
