BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembenahan tata niaga beras dari tingkat petani hingga pasar dengan memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Koperasi akan diintegrasikan dengan penggilingan padi, BUMDes, dan sektor perbankan.
Rencana itu dibahas dalam Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis, 10 September 2026.
Pemerintah provinsi mencatat produksi Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling atau setara 1,7 juta ton beras. Konsumsi masyarakat Lampung diperkirakan sekitar 800 ribu ton per tahun sehingga daerah ini memiliki surplus beras lebih dari 900 ribu ton.
Meski produksinya besar, pemerintah menilai tata niaga masih menghadapi persoalan. Gubernur menyoroti panjangnya rantai distribusi dan tekanan yang dialami penggilingan padi lokal.
Dalam keterangan yang dipublikasikan setelah rapat, Mirza menyebut gabah dapat melewati tujuh hingga delapan tingkat perantara sebelum masuk ke pasar. Ia juga menyampaikan sekitar 200 penggilingan padi lokal menghadapi kebangkrutan setiap tahun.
Skema yang disiapkan menempatkan KDMP sebagai agregator di tingkat desa. Koperasi diharapkan dapat menyerap gabah langsung dari petani, kemudian bekerja sama dengan anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi untuk proses penggilingan dan distribusi.
Salah satu kebutuhan utama dalam skema tersebut adalah modal kerja. Pemerintah daerah menekankan pentingnya likuiditas agar koperasi dapat membayar hasil panen petani secara tunai, bukan menunggu proses pembayaran yang terlalu lama.
Integrasi dengan perbankan juga ditekankan. Bank diharapkan membantu menyediakan likuiditas agar koperasi tidak kehilangan kesempatan membeli gabah ketika panen berlangsung. Tanpa modal yang cepat tersedia, koperasi berisiko kalah bersaing dengan pembeli besar yang dapat membayar petani secara langsung.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi menyatakan siap mendukung pembiayaan KDMP di Lampung. Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono menjelaskan dukungan diberikan dalam bentuk pinjaman, bukan hibah.
Lampung disebut dapat menjadi lokasi percontohan atau piloting dukungan pembiayaan. Namun, pemerintah belum mengumumkan dalam keterangan awal berapa total dana yang akan disalurkan ke seluruh KDMP ataupun volume gabah yang menjadi target penyerapan.
Pemerintah Provinsi Lampung menyebut sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah, dengan hampir 70 persen masyarakat berkegiatan di sektor tersebut. Perubahan tata niaga beras karena itu dapat berdampak pada petani, penggilingan, koperasi, transportasi, dan perdagangan.
Bagi petani, pemangkasan rantai distribusi diharapkan memperkuat posisi tawar karena gabah dapat diserap lebih dekat dari sentra produksi. Bagi penggilingan lokal, kerja sama dengan koperasi berpotensi menjaga pasokan bahan baku agar fasilitas tetap beroperasi.
Namun, efektivitas skema tetap bergantung pada pelaksanaan. Koperasi membutuhkan manajemen profesional, pencatatan transparan, modal kerja yang cukup, kapasitas penyimpanan, dan kepastian pembeli agar tidak hanya menjadi tambahan mata rantai baru.
Data produksi yang surplus juga tidak otomatis menjamin harga di tingkat petani dan pasar bergerak efisien jika persoalan distribusi dan pembiayaan belum terselesaikan.
Tahap berikutnya adalah melihat implementasi di lapangan, termasuk koperasi yang menjadi percontohan, pembiayaan yang disalurkan, volume gabah yang mampu diserap, serta dampaknya terhadap harga di tingkat petani dan konsumen.
