GEMASUMATRA.COM – Pemerintah Indonesia berencana melakukan peninjauan ulang terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyusul pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana revisi ini dipicu kebutuhan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut sumber di Kementerian Keuangan, ada beberapa aspek penting yang akan menjadi fokus dalam revisi, antara lain target pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, pembiayaan utang, hingga prioritas belanja pemerintah. Purbaya dinilai akan membawa pendekatan baru dalam mengelola fiskal, terutama setelah ia mengumumkan penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan sebagai langkah awal menjaga likuiditas.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan harus selaras dengan agenda besar pemerintah, yakni memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, RAPBN 2026 dipandang perlu mengalami penyesuaian agar mampu menjawab tantangan dan memenuhi janji politik kepada masyarakat.
Sejumlah analis menilai, revisi RAPBN 2026 merupakan langkah realistis, mengingat perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan biasanya disertai dengan penyesuaian kebijakan. Namun, mereka juga mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati menjaga kepercayaan investor dan pasar keuangan. Stabilitas fiskal harus tetap menjadi prioritas agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan utang atau defisit yang terlalu besar.
Rencana revisi ini diperkirakan akan dibahas secara intensif dalam beberapa minggu ke depan, dengan melibatkan DPR RI, Badan Anggaran, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Publik menunggu arah baru kebijakan fiskal Indonesia, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu, di mana banyak negara tengah menghadapi perlambatan ekonomi.
Dengan revisi RAPBN 2026, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, progresif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal di mata dunia internasional.
