[PEKANBARU], Sabtu, 8 November 2025, 18.10 WIB — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di Pekanbaru pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid (AW). Lembaga antirasuah menyasar kediaman dua tersangka lain, yakni M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas PUPRPKPP Riau dan Dani M. Nursalam (DAN), Tenaga Ahli Gubernur. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
KPK sebelumnya mengumumkan penetapan tersangka terhadap AW, MAS, dan DAN pada Rabu, 5 November 2025, setelah OTT pada Senin, 3 November 2025. Lembaga ini menjelaskan alasan teknis mengapa keterangan resmi disampaikan lebih dari 1×24 jam, termasuk pertimbangan waktu dan kebutuhan klarifikasi awal terhadap pihak-pihak terkait dalam OTT tersebut.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyatakan proses penggeledahan masih berlangsung. “Hari ini, penyidik melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka MAS dan DAN. Hasilnya akan dipaparkan setelah upaya paksa dirampungkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis. KPK menegaskan bahwa setiap perkembangan akan disampaikan secara berkala kepada publik.
Bagi warga Riau, kelanjutan proses hukum ini menimbulkan pertanyaan soal kesinambungan layanan pemerintahan. Pemprov memastikan pelayanan publik tetap berjalan melalui penugasan pejabat terkait sesuai ketentuan perundangan. Program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan diminta tetap beroperasi sambil menunggu kebijakan administratif dari pemerintah pusat terkait status jabatan kepala daerah.
Sebagai latar, kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah Riau yang tersangkut perkara korupsi dalam dua dekade terakhir. Pengamat menilai penguatan tata kelola belanja publik, transparansi pengadaan, serta pengawasan internal perlu dipercepat untuk mencegah ruang pemerasan di lingkungan pemda.
KPK akan merampungkan penggeledahan dan analisis barang bukti sebelum memanggil saksi-saksi tambahan. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari KPK dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi. Pemprov diharapkan menjaga komunikasi layanan publik di tiap OPD agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.
