BANDA ACEH, Selasa, 7 April 2026, 07.15 WIB — Pemerintah pusat menargetkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam tiga tahun. Bagi warga Sumatra, target ini penting karena menyangkut hunian tetap, pemulihan jalan-jembatan, lahan usaha, dan kembalinya layanan publik secara normal.
Paparan pemerintah yang disiarkan pada 6 April 2026 menyebut salah satu prioritas ialah penyelesaian hunian tetap pada 2026. Di sisi lain, Kementerian PU dan Kemendagri sebelumnya menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi-rekonstruksi di tiga provinsi terdampak sudah berjalan melalui kebijakan khusus pemerintah, dengan pendekatan build back better dan koordinasi lintas kementerian-lembaga.
Skala pekerjaan yang dihadapi memang besar. Kemendagri mencatat bencana banjir dan longsor sejak akhir 2025 berdampak pada 52 kabupaten/kota, lebih dari 175 ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik terdampak, serta kerugian dan kerusakan yang ditaksir mencapai Rp 16,83 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa target tiga tahun bukan sekadar agenda administratif, melainkan pekerjaan lapangan yang panjang.
Tito Karnavian, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra/Menteri Dalam Negeri, menegaskan percepatan pemulihan diarahkan agar fungsi pemerintahan dan layanan publik kembali berjalan. Sementara Kementerian PU menekankan rehabilitasi dilakukan dengan orientasi pengurangan risiko dan pembangunan yang lebih tangguh.
Sudut lokalnya jelas: warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak hanya menunggu rumah, tetapi juga akses sekolah, puskesmas, pasar, irigasi, jalan nasional, dan perlindungan dari banjir susulan. Bagi petani dan nelayan, pemulihan berarti lahan bisa digarap lagi dan jalur distribusi hasil produksi kembali normal. Bagi pelajar, itu berarti sekolah tidak lagi berbagi ruang darurat atau terhambat akses.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah masih melakukan inspeksi lapangan, pembersihan titik terdampak, percepatan jalan penghubung, dan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen di wilayah yang rawan. Ini menunjukkan bahwa pemulihan belum selesai dan masih berada pada tahap transisi antara tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi permanen.
Apa berikutnya, warga perlu memantau pengumuman resmi pemerintah daerah soal lokasi huntap, jadwal pembangunan infrastruktur permanen, dan pelayanan publik sementara. Ukuran keberhasilan target tiga tahun nanti bukan hanya serapan anggaran, tetapi juga seberapa cepat kehidupan harian masyarakat benar-benar pulih.
