JAKARTA – Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia sebelum masa tugasnya berakhir. Bank Indonesia menyatakan pengunduran diri tersebut disampaikan secara sukarela dengan alasan pribadi pada 25 Juli 2026.
Setelah pengunduran diri itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti ditetapkan sebagai pejabat gubernur sementara. Penetapan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas bank sentral tetap berjalan selama proses pemilihan gubernur definitif berlangsung.
Pergantian pimpinan ini terjadi pada periode yang sensitif bagi perekonomian nasional. Bank Indonesia sedang menghadapi tantangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global.
Data Bank Indonesia menunjukkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR berada pada level Rp17.995 per dolar Amerika Serikat pada 27 Juli 2026. Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21–22 Juli 2026, BI juga mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen. Suku bunga Deposit Facility ditetapkan 4,75 persen, sedangkan Lending Facility tetap 6,50 persen.
Komisi XI DPR RI menyatakan menghormati keputusan Perry Warjiyo. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengatakan proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
DPR juga akan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon gubernur baru. Proses tersebut diharapkan dilakukan secara profesional dan objektif dengan mempertimbangkan kepentingan stabilitas ekonomi nasional.
Komisi XI menekankan bahwa pemimpin baru Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral. Selain itu, gubernur baru perlu mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter, menjaga inflasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.
Pergantian pimpinan turut mendapat perhatian lembaga pemeringkat. S&P Global Ratings menilai perubahan tersebut dapat menambah ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter. Namun, lembaga itu tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB/A-2 dengan prospek stabil.
Keberlanjutan kebijakan menjadi salah satu faktor penting selama masa transisi. Pasar akan mencermati langkah pejabat sementara dalam mengelola nilai tukar, likuiditas perbankan, dan respons terhadap perubahan kondisi global.
Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan proses pemilihan gubernur definitif berlangsung transparan. Kepastian mengenai kepemimpinan bank sentral dibutuhkan agar dunia usaha, investor, dan masyarakat memiliki keyakinan terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
