PEKANBARU — Luas kumulatif lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau sejak awal 2026 tercatat mencapai sekitar 18.770 hektare. Dalam laporan terbaru, terdapat tambahan 87,9 hektare lahan terbakar, dengan penambahan terbesar terjadi di Kabupaten Pelalawan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Edy Afrizal menyampaikan data tersebut pada Jumat, 4 September 2026. Menurut laporan harian yang diterima pemerintah provinsi, Pelalawan mencatat tambahan 64,4 hektare sehingga luas kumulatif lahan terbakar di kabupaten itu menjadi 6.705,39 hektare.
Penambahan juga tercatat di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, masing-masing 10,5 hektare. Dengan pembaruan itu, luas kumulatif lahan terbakar di Indragiri Hilir mencapai 1.044,52 hektare dan di Indragiri Hulu 615,52 hektare.
Sementara itu, Rokan Hulu mencatat tambahan 0,5 hektare, Kepulauan Meranti satu hektare, dan Kuantan Singingi satu hektare. Pada laporan yang sama, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Pekanbaru, dan Kampar dilaporkan tidak mengalami penambahan luasan terbakar.
Secara kumulatif sejak 1 Januari 2026, Bengkalis masih menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni 8.454,40 hektare. Pelalawan berada di posisi berikutnya dengan 6.705,39 hektare. Dua daerah tersebut menyumbang porsi terbesar dari total luasan yang tercatat di Riau.
Daerah lain mencatat angka lebih rendah, antara lain Dumai 556,01 hektare, Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 373,06 hektare, Kepulauan Meranti 218,45 hektare, Kampar 141,66 hektare, Pekanbaru 103,33 hektare, Kuantan Singingi 70,87 hektare, dan Rokan Hulu 34,46 hektare.
BPBD dan Damkar Riau menegaskan bahwa angka harian dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan. Karena itu, penambahan 87,9 hektare perlu dibaca sebagai pembaruan dari laporan pada periode sebelumnya, bukan sebagai luas kebakaran yang terjadi dalam satu lokasi.
Sebaran tambahan di enam kabupaten juga menunjukkan bahwa penanganan masih membutuhkan koordinasi lintas wilayah, meski tidak semua daerah mencatat kenaikan pada laporan yang sama.
Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara sesuai kondisi titik kebakaran. Unsur yang terlibat mencakup TNI, Polri, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, serta Manggala Agni. Pemerintah daerah menyatakan pemantauan terus dilakukan untuk menentukan kebutuhan personel dan metode penanganan di setiap wilayah.
Pembaruan ini penting karena Riau sebelumnya juga menghadapi dampak asap yang memengaruhi aktivitas masyarakat dan pendidikan. Namun, data luas lahan terbakar tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pencemaran udara pada suatu waktu. Kualitas udara dipengaruhi lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, jumlah titik aktif, kondisi atmosfer, serta keberhasilan pemadaman.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan informasi mengenai luas karhutla dengan informasi kualitas udara harian. Data kebakaran menggambarkan akumulasi area terdampak, sedangkan keputusan terkait aktivitas luar ruang sebaiknya mengikuti pengukuran kualitas udara dan imbauan resmi pemerintah pada saat itu.
Dengan tambahan terbaru, perhatian utama berada pada Bengkalis dan Pelalawan karena luas kumulatifnya paling besar. Pemerintah belum menyatakan bahwa musim karhutla telah berakhir. Perubahan kondisi cuaca dan munculnya titik kebakaran baru masih dapat mengubah angka yang dilaporkan dalam beberapa hari mendatang.
Masyarakat di wilayah rawan diminta terus mengikuti informasi dari BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Laporan mengenai kebakaran baru juga penting disampaikan melalui kanal resmi agar respons lapangan dapat dilakukan secepat mungkin.
