BANDA ACEH, ACEH, Rabu, 19 November 2025, 14.00 WIB — Pemerintah Aceh resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA 2026 senilai Rp 11,48 triliun dalam rapat paripurna DPRA di Banda Aceh. Anggaran tahun depan difokuskan untuk menurunkan kemiskinan melalui penguatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan pendapatan Aceh 2026 direncanakan Rp 11,48 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Aceh Rp 4,44 triliun, pendapatan transfer Rp 7,03 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 2,09 miliar. Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp 10,33 triliun untuk belanja operasi sekitar Rp 7,99 triliun, belanja modal Rp 575,97 miliar, belanja tidak terduga Rp 25 miliar, dan belanja transfer Rp 1,73 triliun.
Tema pembangunan Aceh 2026 adalah “Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja”. “Kebijakan belanja diarahkan agar uang rakyat digunakan lebih efektif mendukung swasembada pangan, energi, serta industrialisasi yang menambah nilai sumber daya Aceh,” ujar M. Nasir di hadapan anggota DPRA.
Bagi warga di kabupaten/kota, fokus baru anggaran ini diharapkan berdampak pada peningkatan layanan dasar, pembukaan lapangan kerja di sektor pertanian, energi, hingga pariwisata halal. Pemerintah menyebut program penurunan kemiskinan akan ditempuh lewat perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan infrastruktur dasar di desa, terutama di wilayah yang angka kemiskinannya masih di atas rata-rata Aceh. theacehpost.com+1
Rancangan APBA 2026 juga memuat 10 prioritas pembangunan, mulai dari penguatan syariat Islam, percepatan penurunan kemiskinan, transformasi digital pemerintahan, sampai peningkatan kualitas lingkungan. Postur ini melanjutkan tren reformasi fiskal yang sebelumnya menekan defisit dan mengarahkan pembiayaan pada pembentukan dana abadi daerah.
Selanjutnya, DPRA akan membahas detail program dan pos anggaran dengan pemerintah Aceh sebelum penetapan qanun anggaran. Pemerintah menargetkan APBA 2026 bisa disahkan tepat waktu agar lelang proyek di gampong, kabupaten, dan provinsi dapat dimulai awal tahun sehingga serapan anggaran lebih merata dan manfaatnya cepat dirasakan warga.
