PADANG, Kamis, 23 April 2026, 09.30 WIB — Pemerintah menambah 60 ribu satuan pendidikan untuk program revitalisasi sekolah yang diprioritaskan bagi daerah terdampak bencana dan wilayah 3T. Bagi pembaca Sumatra, kebijakan nasional ini relevan karena Sumatera Barat sudah menjadi salah satu contoh realisasi awal, sementara daerah terdampak lain masih menunggu percepatan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan tambahan 60 ribu revitalisasi itu awalnya berada di luar rencana awal 11 ribu satuan pendidikan. Menurut dia, prioritas tidak hanya diarahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025, tetapi juga ke sekolah-sekolah rusak berat di provinsi lain. Pemerintah menargetkan bangunan yang dikerjakan tahun ini dapat mulai dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
“Insyaallah ada tambahan dari Bapak Presiden 60.000 satuan pendidikan yang akan direvitalisasi dan ini menjadi prioritas,” kata Abdul Mu’ti di Padang Pariaman. Dalam perkembangan yang lebih konkret di Sumbar, Kemendikdasmen menyebut telah menuntaskan revitalisasi 349 sekolah hasil program 2025 dengan total anggaran lebih dari Rp306 miliar, sekaligus menyalurkan 7.047 Interactive Flat Panel untuk mendukung pembelajaran.
Rincian 349 sekolah di Sumbar itu terdiri atas 31 PAUD, 135 SD, 93 SMP, 43 SMA, 16 SMK, 21 SLB, dan 10 SKB. Capaian tersebut penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pusat tidak berhenti pada pengumuman, melainkan sudah memiliki jejak implementasi di lapangan. Bagi daerah lain di Sumatra, realisasi Sumbar bisa menjadi indikator kesiapan administrasi, verifikasi kerusakan, dan kecepatan penyaluran anggaran pusat ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Dampaknya bagi warga cukup nyata. Sekolah yang lebih layak berarti risiko gangguan belajar menurun, beban orang tua berkurang, dan kualitas layanan dasar pendidikan bisa pulih lebih cepat setelah bencana. Di Pasaman Barat, misalnya, pemerintah kabupaten memperoleh dana lebih dari Rp11 miliar untuk enam PAUD dan sembilan SD terdampak bencana. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Imter Pedri menyebut sekolah penerima bantuan telah diverifikasi langsung oleh tim teknis kementerian.
Yang perlu diawasi berikutnya adalah kecepatan eksekusi di daerah, ketepatan sasaran sekolah penerima, serta kualitas pembangunan agar target penggunaan pada tahun ajaran baru benar-benar tercapai. Untuk warga Sumatra, kebijakan ini baru akan terasa manfaatnya bila proses verifikasi, kontrak, dan pekerjaan fisik berjalan lebih cepat daripada siklus kerusakan yang terus berulang setiap musim ekstrem.
