Gemasumatra.com, Mandailing Natal – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 26 Juni 2025. Dalam operasi senyap yang berlangsung di beberapa lokasi, tim KPK mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek infrastruktur jalan di lingkungan Dinas PUPR setempat.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Enam orang yang diamankan terdiri dari pejabat dinas, rekanan swasta, serta pihak lain yang diduga berperan dalam transaksi suap menyuap.
Saat ini, seluruh pihak yang ditangkap telah dibawa ke Markas Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan awal. Setelah itu, mereka akan diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik akan segera menentukan status hukum mereka dalam waktu 1×24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut informasi awal yang beredar, dugaan korupsi ini melibatkan proyek pembangunan atau perbaikan jalan senilai miliaran rupiah. Proyek tersebut ditengarai sarat dengan penyimpangan, mulai dari pengaturan pemenang tender hingga dugaan pemotongan dana proyek untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT tersebut. Namun, sejumlah pejabat disebut sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi tambahan oleh tim penyidik.
Operasi ini kembali menjadi sorotan publik, mengingat KPK belakangan ini mulai aktif melakukan OTT di daerah setelah beberapa waktu fokus pada penindakan di tingkat pusat. Publik menilai langkah ini sebagai upaya untuk kembali memperkuat citra lembaga antirasuah yang sempat diragukan efektivitasnya.
KPK sendiri menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan anggaran negara, terutama yang berdampak langsung pada layanan publik seperti pembangunan infrastruktur. Ali Fikri juga mengingatkan agar para pejabat daerah tidak bermain-main dengan anggaran dan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diperkirakan akan menyeret lebih banyak pihak seiring proses hukum yang terus berjalan. KPK juga membuka kemungkinan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya peran dari elite politik lokal.
