MEDAN, Kamis, 9 Oktober 2025, WIB — Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025. Dalam 30 hari pertama, Purbaya mendorong penguatan pengawasan bursa, intensifikasi pajak, dan menyampaikan optimisme pemulihan—berdampak pada fiskal daerah serta pelaku usaha di Sumatra.
Pemerintah mengklaim capaian tax blitz mendekati Rp 7 triliun hingga awal Oktober dan membidik setara US$ 3,6 miliar hingga akhir tahun. Di pasar modal, Menkeu meminta otoritas bursa memperketat pengawasan perilaku investor. Secara makro, ia menegaskan target percepatan pertumbuhan dengan nada optimistis, sembari menjaga kepercayaan pasar.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa — “Sekarang kan ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki.” Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan sebagai arahan kerja awal, menekankan perbaikan eksekusi kebijakan fiskal dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Bagi warga dan dunia usaha di Sumatra, tiga hal krusial: (1) kepastian pajak—intensifikasi diarahkan pada peningkatan kepatuhan, sehingga pelaku UMKM disarankan merapikan pembukuan dan memanfaatkan insentif yang ada; (2) penguatan pengawasan bursa—baik bagi investor ritel Medan–Pekanbaru–Palembang untuk menghindari praktik pompa–buang; (3) koordinasi belanja pusat–daerah—program layanan dasar dan konektivitas tetap perlu jaminan pendanaan yang efektif di APBN/APBD 2026. Detail alokasi spesifik masih menunggu dokumen resmi [Menunggu verifikasi].
Secara latar, Purbaya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020–2025 sebelum masuk kabinet. Setelah ia menjabat Menkeu, pemerintah melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua DK LPS periode 2025–2030 dengan Farid Azhar Nasution sebagai wakil ketua—menandai kesinambungan tata kelola stabilitas sistem keuangan. Di bidang pendidikan, Purbaya berijazah Teknik Elektro ITB serta M.Sc. dan Ph.D. Ekonomi Purdue University.
Langkah berikut, Kemenkeu menuntaskan penyusunan detail kebijakan 2026 bersama DPR dan K/L teknis, termasuk koordinasi KSSK untuk menjaga stabilitas keuangan. Pemda di Sumatra dianjurkan menyiapkan data program prioritas (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM) agar sinkronisasi fiskal berjalan mulus. Rincian skema dan jadwal implementasi akan diacu pada dokumen resmi pemerintah dan segera diperbarui.
