LUBUK BASUNG, Minggu, 22 Maret 2026, 09.30 WIB — Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatra Barat, memperoleh alokasi Rp 28,3 miliar untuk mempercepat pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Dana ini diprioritaskan untuk mengembalikan produksi sawah warga dan menekan dampak ekonomi di nagari terdampak.
Alokasi tersebut disebut sebagai tahap pertama pemulihan sektor pertanian pada 2026. Pemerintah daerah menyatakan dukungan itu difokuskan pada lahan sawah yang tertimbun, jaringan irigasi yang rusak, serta sarana produksi yang perlu dipulihkan agar musim tanam berikutnya tidak semakin tertunda.
Dalam data yang disampaikan pemerintah daerah, dukungan Rp 28,3 miliar itu ditargetkan mampu memulihkan sekitar 1.604 hektare lahan. Sebelumnya, bencana di Agam dilaporkan menyebabkan sekitar 1.700 hektare sawah tertimbun dan sekitar 3.000 hektare lainnya terdampak karena kerusakan infrastruktur irigasi menuju lahan pertanian.
Bupati Agam Benni Warlis menyatakan pemulihan lahan harus segera dilakukan agar lahan warga kembali produktif. Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan sawah terdampak bisa kembali ditanami sehingga pemulihan ekonomi keluarga petani tidak terlalu lama tertahan.
Bagi warga Agam, isu ini bukan hanya soal angka anggaran. Banyak keluarga di kawasan terdampak menggantungkan pendapatan pada sawah dan kebun. Laporan sebelumnya juga menunjukkan geliat ekonomi penyintas mulai bergerak, tetapi omzet usaha kecil masih jauh di bawah kondisi sebelum bencana, sementara sebagian petani belum dapat kembali ke lahan karena kerusakan cukup berat.
Secara lebih luas, kebutuhan pemulihan Agam masih besar. Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 3,53 triliun untuk 2026–2028. Karena itu, kucuran Rp 28,3 miliar untuk pertanian dipandang sebagai langkah awal penting, tetapi belum menutup seluruh kebutuhan pemulihan lintas sektor.
Langkah berikutnya yang ditunggu warga adalah realisasi teknis di lapangan: titik lahan mana yang lebih dulu dikerjakan, kapan rehabilitasi irigasi dimulai, dan bagaimana petani bisa kembali masuk musim tanam dengan dukungan sarana yang memadai. Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperbarui progres per kecamatan agar warga dapat memantau manfaat anggaran tersebut secara terbuka.
