JAKARTA, Minggu, 26 April 2026 11.20 WIB — Pemerintah menekankan digitalisasi dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis agar penyaluran lebih tepat sasaran. Bagi Sumatra, penguatan data, dapur layanan, dan pemasok lokal menjadi kunci agar manfaat program merata.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut digitalisasi diperlukan mulai dari produksi, ketersediaan bahan pangan, kualitas produk, hingga distribusi. Sistem terintegrasi diharapkan membantu pemerintah memantau setiap tahapan program secara transparan dan terukur.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG pada 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan di Padang bahwa sudah ada 62 juta penerima manfaat yang menikmati program tersebut, sementara target tahun ini mencapai 82,9 juta anak.
Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, “Setiap tahapan program dapat dipantau secara transparan dan terukur. Ini penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.”
Sudut Sumatra penting karena wilayah ini memiliki rantai pasok pangan yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan jarak antardaerah, pulau kecil, dan distribusi bahan segar. Kepri, misalnya, melaporkan capaian MBG sebesar 579.270 penerima manfaat atau 85,26 persen dari target 679.402 penerima per 31 Maret 2026.
Bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku logistik di Sumatra, digitalisasi dapat membuka peluang menjadi pemasok yang lebih tertata. Namun, pemerintah perlu memastikan standar kualitas, pembayaran, dan pelaporan tidak menyulitkan pelaku kecil.
Apa berikutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat validasi penerima, peta pemasok lokal, serta pemantauan kualitas makanan. Daerah di Sumatra juga perlu memastikan dapur layanan tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi menjaga keamanan pangan dan ketepatan distribusi harian.
