PADANG PARIAMAN, Selasa, 14 April 2026, 19.11 WIB — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak pemerintah daerah di Sumatera Barat mempercepat penanganan lahan pertanian terdampak bencana, terutama di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Isu nasional ini menjadi sangat lokal karena menyangkut sawah, irigasi, dan mata pencaharian warga yang belum sepenuhnya pulih.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat Mentan meninjau progres penanganan lahan pertanian yang rusak akibat bencana. Pemerintah pusat menilai penanganan di lapangan bergerak terlalu lambat, padahal bantuan sudah dicairkan sejak Januari 2026. Dalam konteks Padang Pariaman, keterlambatan rehabilitasi sawah berarti penundaan tanam, berkurangnya pendapatan rumah tangga tani, dan gangguan lebih panjang terhadap produksi pangan daerah.
Kementerian Pertanian menyebut bantuan untuk Sumatera Barat mencapai Rp455 miliar. Untuk rehabilitasi sawah rusak, pusat juga menegaskan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Laporan lain menyebut rehabilitasi yang dibutuhkan mencakup sekitar 7.000 hektare lahan, disertai dukungan tambahan untuk sektor perkebunan. Selain itu, Kementan menyatakan terus berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya balai wilayah sungai, untuk menangani kerusakan irigasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan anggaran bisa ditarik kembali ke pusat bila pemerintah daerah tidak serius menindaklanjuti. Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui proses penanganan mengalami hambatan birokrasi dan menyatakan akan mempercepat tindak lanjut agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat.
Bagi warga Padang Pariaman, ini bukan sekadar perdebatan antarlevel pemerintahan. Sawah yang belum tertangani berarti petani kehilangan musim tanam, buruh tani kehilangan hari kerja, dan perputaran ekonomi nagari melambat. Dalam kawasan seperti Lubuk Alung dan 2×11 Kayu Tanam, sektor pertanian sejak awal memang disebut sebagai fokus pemulihan pascabencana. Karena itu, lambatnya rehabilitasi tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga pada kepercayaan warga terhadap kecepatan respons pemerintah.
Dari sisi kebijakan, kasus ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah pusat mengklaim dana dan dukungan sudah tersedia. Pemerintah daerah mengakui ada hambatan administrasi dan perencanaan. Di antara dua posisi itu, warga menunggu hasil konkret di sawah dan saluran air. Di sinilah sudut lokal Sumatra menjadi penting: kebijakan nasional baru berarti bila alat berat benar-benar bekerja, lahan kembali rata, dan petani bisa menanam lagi.
Agenda berikutnya yang perlu diawasi publik ialah kecepatan eksekusi di lapangan. Warga dan kelompok tani membutuhkan jadwal kerja yang jelas, pembenahan irigasi, dan pemulihan lahan yang terukur. Bagi masyarakat terdampak, imbauannya adalah terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, pemerintah nagari, dan dinas terkait agar kebutuhan lapangan tercatat dan tidak hilang dalam proses birokrasi.
