JAKARTA – Pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan delapan Program Kerja Prioritas Nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan tersebut dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Delapan prioritas mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Besaran belanja yang direncanakan pada 2027 meningkat dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara pada 2027 diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun.
RAPBN 2027 merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi 2,5 persen.
Asumsi nilai tukar dalam rancangan anggaran berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Di sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi kisaran 6,0–6,5 persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di antara 4,30–4,87 persen.
Target-target tersebut masih merupakan bagian dari RAPBN, sehingga pembahasannya dengan DPR menjadi tahapan penting sebelum kemudian ditetapkan menjadi APBN 2027. Dengan demikian, angka dalam rancangan belum tepat diperlakukan sebagai realisasi anggaran.
Bagi daerah-daerah di Sumatra, beberapa prioritas memiliki relevansi langsung, khususnya pangan, energi dan air, pembangunan desa, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana.
Arah alokasi yang lebih terperinci nantinya akan menentukan bagaimana prioritas nasional tersebut diterjemahkan menjadi program, proyek, transfer ke daerah, dan pelayanan publik di masing-masing wilayah.
