JAKARTA – Pemerintah menyebut digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital dapat mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan sosial. Dalam uji coba, proses yang secara manual disebut dapat membutuhkan waktu hingga 200 hari diklaim dapat diselesaikan sekitar lima menit.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. Menurutnya, percepatan dimungkinkan melalui integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Qodari mengatakan Perlinsos Digital menggunakan data dari delapan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari proses penyaringan kelayakan. Data yang digunakan antara lain berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan listrik, kondisi rumah, usia, kendaraan, status kepegawaian, dan upah. Informasi itu kemudian dicocokkan dengan indikator yang digunakan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Pemerintah juga menilai integrasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada proses pendataan manual di tingkat daerah. Qodari mencontohkan pelaksanaan uji coba di Surabaya, yang mengintegrasikan data untuk mendukung proses verifikasi dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan.
Selain percepatan proses, Qodari menyebut digitalisasi perlindungan sosial memiliki potensi efisiensi anggaran. Ia menyampaikan kisaran potensi efisiensi Rp127 triliun hingga Rp200 triliun apabila pendekatan tersebut diterapkan lebih luas. Angka itu merupakan proyeksi, bukan nilai penghematan yang sudah terealisasi, dan disebut mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional tahun 2024.
Pemerintah berharap integrasi data juga meningkatkan ketepatan sasaran program seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan basis data yang saling terhubung, penentuan calon penerima diharapkan dapat dilakukan dengan informasi kondisi sosial ekonomi yang lebih lengkap.
