BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyiapkan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas minyak nilam. Langkah itu menyusul penetapan minyak nilam sebagai salah satu barang yang dapat disimpan melalui skema SRG nasional.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 26 Oktober 2026. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan perkembangan itu di Banda Aceh pada Sabtu (7/11/2026).
Petani memiliki opsi menunda penjualan
Melalui sistem resi gudang, pemilik komoditas dapat menyimpan barang dengan pengelolaan mutu tertentu dan memperoleh dokumen resi sebagai bukti kepemilikan. Resi tersebut berpotensi digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai persyaratan lembaga keuangan.
Bagi petani dan penyuling nilam, skema itu diharapkan mengurangi tekanan untuk menjual hasil produksi saat harga sedang rendah. Namun, manfaatnya akan bergantung pada kesiapan gudang, pengujian kualitas, biaya penyimpanan, serta akses petani ke layanan pembiayaan.
Minyak nilam disebut menjadi komoditas ke-31 dalam daftar SRG nasional. Sebelumnya, sejumlah komoditas pertanian lain dari Aceh, antara lain kopi, kakao, pala, pinang, dan cengkeh, telah masuk daftar tersebut.
Aceh Jaya direncanakan menjadi lokasi awal
Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta perangkat daerah terkait mempercepat persiapan hilirisasi dan ekosistem perdagangan minyak nilam. Pemerintah Aceh bersama Kementerian Perdagangan merencanakan peluncuran operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026.
Persiapan mencakup fasilitas pergudangan, standardisasi mutu, penguatan kelembagaan petani, dan kemitraan pembiayaan. Pemerintah berharap penerapan skema ini dapat meningkatkan posisi tawar pelaku usaha nilam sekaligus memperkuat nilai tambah komoditas daerah.
Sumber informasi: ANTARA Aceh, 7 November 2026 (keterangan Pemerintah Aceh). Foto utama: ilustrasi tanaman hijau dari Who Isit/Unsplash, bukan dokumentasi nilam di Aceh. Editor: Azlan Shah.
