JAKARTA – Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah calon mahasiswa mengaku ditolak kampus-kampus top dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Penyebab utamanya adalah kesenjangan antara tunjangan biaya hidup LPDP dengan standar hidup di kota tujuan studi.
Dalam beberapa unggahan di media sosial dan komunitas alumni LPDP, para penerima beasiswa menyebut bahwa universitas seperti Harvard, MIT, dan Oxford mulai memberlakukan kebijakan ketat terkait surat sponsor. Mereka meminta jaminan bahwa dana yang disediakan benar-benar mencukupi biaya hidup di wilayah mereka, yang umumnya tergolong tinggi.
“Saya ditolak kampus tujuan karena mereka menilai tunjangan LPDP hanya cukup untuk 60 persen kebutuhan bulanan. Ini membuat mereka ragu dengan keberlangsungan studi saya,” ujar Yulia Fitriana, calon mahasiswa PhD di London School of Economics (LSE), saat dihubungi Gemasumatra, Jumat (4/7).
Isu ini juga disoroti oleh Direktur Utama LPDP, Dwi Larso. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia mengakui adanya penyesuaian living allowance yang belum optimal pascapandemi. “Kami sedang mengkaji ulang indeks biaya hidup di beberapa kota dunia, dan kemungkinan akan menyesuaikan anggaran dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang sudah terlanjur mendapatkan LoA (Letter of Acceptance) dari universitas, kini menghadapi dilema: antara mengajukan cuti studi atau mengalihkan tujuan ke negara dengan biaya hidup lebih rendah. LPDP telah memberi opsi tersebut secara terbatas.
“Ini bukan sekadar soal uang, tapi juga reputasi Indonesia di mata akademisi dunia. Kita perlu respons cepat agar penerima beasiswa tidak kehilangan kesempatan emas,” kata Prof. Hendri Susanto, pakar pendidikan dari Universitas Indonesia.
Sebagai catatan, LPDP merupakan program beasiswa unggulan dari pemerintah Indonesia yang membiayai ribuan mahasiswa untuk studi magister dan doktoral di dalam dan luar negeri. Namun perubahan ekonomi global, termasuk inflasi di negara-negara maju, menuntut adanya penyesuaian berkelanjutan.
Komunitas alumni LPDP juga telah mengajukan surat terbuka ke Kementerian Keuangan dan meminta transparansi serta keterlibatan lebih luas dalam evaluasi kebijakan beasiswa ini.
