GEMASUMATRA.COM – Ribuan warga Kabupaten Pati berkumpul di Alun-Alun dan depan Kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Aksi ini dipicu oleh rencana Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %, yang dinilai memberatkan masyarakat.
Menurut catatan resmi, partisipan aksi mencapai angka 85.000 hingga 100.000 orang, menjadikannya salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya dan membatalkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial, seperti pengaturan lima hari sekolah, renovasi Alun-Alun, pembongkaran masjid, hingga proyek videotron kota.
Protes sempat memanas, dengan terjadinya kericuhan yang melibatkan lemparan botol air mineral dan vandalisme, serta penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan.
Menanggapi aksi ini, DPRD Kabupaten Pati memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo.
Bupati Sudewo menolak desakan mundur, menyatakan bahwa ia dipilih secara konstitusional dan tidak bisa berhenti berdasarkan tekanan massa.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menganggap kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam jalannya pemerintahan.
Selain itu, pihak Istana menyatakan memantau kondisi di Pati dan menghormati keputusan DPRD dalam menggunakan hak angket.
Demonstrasi massif menolak kenaikan pajak dan keberadaan Bupati Pati Sudewo memicu respons politik serius, termasuk pembentukan pansus dan hak angket oleh DPRD.
Meskipun kebijakan kenaikan pajak ditangguhkan, konflik politik ini berpeluang berlanjut melalui ruang legislatif dan proses hukum.
