Maret 2026. Sebanyak 492 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera dihentikan operasionalnya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sumatera Utara menjadi yang terbanyak dengan 252 dapur disetop. Berita ini ramai dikomentari sebagian menyalahkan pengelola dapur yang lalai, sebagian lagi mempertanyakan kesiapan pemerintah. Tapi ada yang terlewat dari semua komentar itu: penghentian 492 dapur ini bukan sekadar masalah administrasi. Ia adalah cermin dari kelemahan yang jauh lebih mendasar rantai pasok pangan lokal Sumatera yang belum pernah benar-benar dibangun dengan serius.
Sertifikat Hanyalah Gejala, Bukan Penyakit
Saya tidak meragukan pentingnya SLHS. Standar higiene dapur yang menyajikan makanan untuk ribuan anak setiap hari adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa ratusan dapur di Sumatera tidak siap memenuhi standar itu, sementara program MBG sudah berjalan lebih dari setahun? Jawaban jujurnya adalah karena banyak pengelola dapur sebagian besar UMKM kecil tidak punya kapasitas administratif, modal, dan pendampingan yang cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan secara bersamaan.
Padahal, Juknis MBG 2026 sendiri sudah mewajibkan SPPG untuk memprioritaskan pasokan dari petani, peternak, dan UMKM lokal. Filosofinya tepat: uang APBN yang turun ke daerah seharusnya berputar di desa, bukan mengalir kembali ke distributor besar. Tapi filosofi yang bagus tidak otomatis menjadi ekosistem yang berfungsi. Antara kebijakan dan lapangan, ada jurang yang belum diisi: pendampingan nyata bagi UMKM lokal untuk naik kelas memenuhi standar MBG.
Peluang Besar yang Terancam Terlewat
Saya melihat MBG bukan hanya sebagai program gizi ia adalah peluang transformasi ekonomi pangan Sumatera yang paling konkret dalam satu dekade terakhir. BGN sendiri menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, dan koperasi desa sebagai pemasok utama. Jika ini berjalan optimal, setiap kabupaten di Sumatera bisa memiliki ekosistem pangan lokal yang hidup petani punya pasar yang pasti, UMKM pangan naik kelas, dan ketergantungan pada distribusi lintas daerah berkurang.
Masalahnya, “jika” itu masih terlalu besar. Di Sumatera, di mana infrastruktur logistik antardesa masih timpang dan kapasitas UMKM pangan sangat beragam, asumsi bahwa pelaku lokal akan otomatis siap menyuplai kebutuhan MBG adalah asumsi yang terlalu optimis. Penghentian 492 dapur itu adalah buktinya.
Bandingkan dengan yang terjadi di Trenggalek, Jawa Timur: 27 UMKM lokal sudah terkoneksi dengan sistem dapur MBG per pertengahan Maret 2026 berkat fasilitasi aktif dari pemerintah daerah melalui business matching. Sumatera perlu model seperti ini bukan menunggu UMKM datang sendiri, tapi aktif menghubungkan mereka.
Tiga Langkah yang Harus Diambil Sekarang
Pertama, pendampingan UMKM harus jadi bagian wajib program MBG, bukan opsional. Setiap kabupaten di Sumatera yang menjalankan MBG perlu memiliki tim pendamping yang membantu UMKM pangan memenuhi persyaratan mulai dari pengurusan SLHS, NIB, hingga standar higiene produksi. Tanpa ini, yang akan memenangkan kontrak suplai MBG adalah distributor besar dari luar daerah, bukan petani dan UMKM lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Kedua, BUMDes dan koperasi desa harus didorong menjadi agregator pangan, bukan sekadar wacana. Juknis MBG 2026 sudah mengamanatkan koperasi desa sebagai agregator yang mengumpulkan hasil panen dari petani dan menyetorkannya ke dapur MBG. Tapi amandat tanpa kapasitas adalah beban. Pemerintah daerah di Sumatera perlu secara aktif memperkuat tata kelola BUMDes dan koperasi agar mereka benar-benar mampu menjalankan peran ini bukan hanya di atas kertas.
Ketiga, kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah harus diperluas ke penguatan rantai pasok MBG. Penguatan rantai pasok lokal adalah kunci menjaga kualitas dan keberlanjutan MBG sekaligus memperkuat ekonomi daerah. BI memiliki instrumen klaster pangan, kredit program, dan jaringan koordinasi yang bisa menjadi jembatan antara kebutuhan dapur MBG dan kapasitas suplai petani lokal Sumatera. Ini adalah peran yang sangat strategis dan selaras dengan mandat BI dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
MBG Bisa Jadi Titik Balik Jika Kita Tidak Menyia-nyiakannya
Program MBG adalah salah satu instrumen kebijakan paling ambisius yang pernah ada untuk menggerakkan ekonomi pangan lokal Sumatera secara bersamaan. Triliunan rupiah mengalir setiap tahun dan jika dirancang dengan benar, uang itu bisa menjadi pupuk bagi ribuan petani, peternak, dan UMKM yang selama ini tidak punya akses ke pasar yang stabil.
Tapi peluang itu tidak akan terwujud sendiri. Penghentian 492 dapur di Sumatera adalah peringatan bahwa niat baik tanpa ekosistem pendukung hanya akan menghasilkan program yang besar di atas kertas tapi rapuh di lapangan. Sumatera punya semua yang dibutuhkan: lahan subur, komoditas beragam, dan pelaku lokal yang mau berkembang. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang serius membangun jembatan antara potensi itu dan peluang yang sedang terbuka lebar di depan mata.
Artikel ini adalah kiriman dari Dicky Octaviano, S.E., M.Si, yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) dengan bidang keahlian ekonomi regional, manajemen bisnis, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi.
