Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Setyo Budiyanto Dorong ASN Berintegritas

Program pembelajaran antikorupsi berbasis digital ditargetkan menjangkau aparatur negara secara luas.

Setyo Budiyanto (Wikipedia)
Setyo Budiyanto (Wikipedia)

JAKARTA, Senin, 29 Juni 2026 11.30 WIB — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto kembali menjadi perhatian publik setelah KPK mendorong pembelajaran antikorupsi berbasis digital bagi ASN, program yang relevan bagi aparatur pemerintah daerah di Sumatra.

Program E-Learning ASN Berintegritas diluncurkan KPK bersama Lembaga Administrasi Negara di Jakarta pada Juni 2026. KPK menempatkan pendidikan integritas sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi, terutama pada layanan publik yang langsung bersentuhan dengan warga.

Setyo Budiyanto menyebut jumlah ASN secara nasional mencapai sekitar 6,7 juta orang. Karena itu, pembelajaran digital dinilai menjadi salah satu cara memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi tanpa bergantung sepenuhnya pada pelatihan tatap muka.

Baca Juga:  Diskon KAI 30 Persen Berlaku 20 Juni

“Kegiatan program pembelajaran integritas berbasis e-learning ini bisa kita maksimalkan, bisa dilaksanakan oleh semua ASN yang jumlahnya cukup besar,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK, seusai peluncuran program di Gedung LAN, Jakarta.

Bagi Sumatra, program ini penting karena pelayanan publik di provinsi, kabupaten, dan kota masih menjadi ruang yang membutuhkan pengawasan kuat. Perizinan, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta layanan administrasi warga perlu ditopang aparatur yang memahami batas etik dan hukum.

Baca Juga:  Fakta Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025: Belum Ada Aturan

KPK mencatat tahap uji coba program telah melibatkan 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Setelah peluncuran nasional, perluasan peserta bergantung pada kesiapan sistem pembelajaran, infrastruktur digital, serta komitmen masing-masing instansi.

Setyo Budiyanto merupakan Ketua KPK periode 2024–2029. Dalam profil resmi KPK, ia tercatat berlatar belakang kepolisian dan pernah menempuh pendidikan hukum di Lampung, sehingga memiliki jejak akademik yang dekat dengan Sumatra.

Baca Juga:  Bulan Purnama 7 Oktober 2025: Jam Muncul & Tips Aman di Sumatra

Pemerintah daerah di Sumatra perlu menyiapkan daftar peserta, koneksi pelatihan, serta evaluasi berkala agar e-learning tidak berhenti sebagai formalitas. Warga juga dapat ikut mengawasi layanan publik dengan melaporkan pungutan liar atau penyimpangan melalui kanal resmi yang tersedia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *