JAKARTA — Pemerintah resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Program tersebut diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area Kilometer 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan penerapan B50 ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk solar.
Konsumsi solar nasional saat ini berada pada kisaran 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun. Sebelum penerapan B50, sekitar 3 juta sampai 4 juta kiloliter kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor.
Pemerintah memperkirakan penggunaan B50 dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan penghematan dari program B40 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp133 triliun.
Penerapan B50 juga diproyeksikan meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil dari 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton. Pemerintah memperkirakan nilai tambah industri sawit meningkat dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Dari sisi tenaga kerja, program B50 diperkirakan melibatkan sekitar 2,1 juta orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyerapan tenaga kerja dalam program B40 yang mencapai sekitar 1,8 juta orang.
Pemerintah juga memperkirakan implementasi B50 dapat meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi sekitar 44,46 juta ton karbon dioksida.
Kebijakan tersebut memiliki hubungan langsung dengan sejumlah provinsi di Pulau Sumatra yang menjadi sentra produksi kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel dapat membuka peluang bagi perkebunan, industri pengolahan, transportasi, dan usaha pendukung lainnya.
Namun, manfaat ekonomi bagi daerah akan bergantung pada struktur rantai pasok yang diterapkan. Keterlibatan petani kecil, kualitas tata kelola perkebunan, kapasitas industri pengolahan, serta perlindungan terhadap lingkungan perlu menjadi perhatian.
Pemerintah juga perlu memastikan kualitas bahan bakar tetap terjaga serta sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan, alat berat, kapal, kereta api, dan kegiatan industri.
Presiden Prabowo meminta pengembangan bahan bakar nabati tidak berhenti pada penerapan B50. Pemerintah didorong terus melakukan penelitian untuk membuka kemungkinan peningkatan campuran biodiesel pada masa mendatang.
