JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu saluran penyaluran bantuan sosial serta berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Zulkifli mengatakan barang bersubsidi dan bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan.
Penyaluran bantuan sebelumnya banyak dilakukan melalui kantor pemerintahan, bank, PT Pos Indonesia, serta lembaga penyalur lainnya.
Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 25.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026.
Jumlah koperasi yang beroperasi ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir 2026.
Pemerintah merencanakan proses pembenahan dan penguatan koperasi berlangsung selama dua tahun. Setelah periode tersebut, pengelolaan koperasi akan diserahkan kepada desa karena lembaga itu merupakan milik masyarakat desa.
Presiden Prabowo disebut meminta kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan terhadap operasional koperasi.
Dukungan pemerintah diperlukan dalam pembangunan fasilitas, penyediaan sistem digital, penguatan manajemen, pengawasan, serta distribusi barang sampai ke tingkat desa.
Kementerian Sosial saat ini masih menyimulasikan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui koperasi tersebut.
Dua program bantuan sosial utama yang dikelola Kementerian Sosial adalah Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan atau PKH.
PKH selama ini disalurkan melalui bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia. Dalam skema baru, pencairan berpotensi dilakukan melalui koperasi yang memiliki gerai atau layanan perbankan Himpunan Bank Milik Negara.
Penerima bantuan juga berpotensi menggunakan bantuan yang diterima untuk membeli kebutuhan pokok melalui koperasi.
Namun, mekanisme teknis penyaluran masih perlu disiapkan secara hati-hati.
Pemerintah harus memastikan perubahan saluran distribusi tidak menyulitkan keluarga penerima manfaat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat desa.
Data penerima juga perlu disinkronkan agar tidak terjadi pengurangan hak, penerimaan ganda, atau salah sasaran.
Koperasi perlu memiliki sistem pencatatan transaksi yang transparan, mekanisme pengaduan, stok barang yang memadai, dan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Di wilayah Sumatra yang memiliki desa terpencil dan kepulauan, tantangan distribusi dapat berupa keterbatasan jalan, biaya transportasi, jaringan internet, serta akses terhadap layanan perbankan.
Karena itu, pelaksanaan program perlu menyesuaikan kondisi setiap daerah.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah seluruh bantuan akan langsung dialihkan ke koperasi atau dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing wilayah.
Selama tahap persiapan, penerima manfaat disarankan tetap mengikuti informasi resmi dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Masyarakat tidak perlu memberikan uang atau data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.
