JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026. Dokumen tersebut menjadi acuan arah pembangunan konektivitas nasional selama lima tahun, dengan sasaran yang tidak lagi terbatas pada tersedianya jaringan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan infrastruktur digital perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Arah kebijakan itu dirangkum dalam tiga prinsip, yakni tumbuh, terhubung, dan terjaga.
Menurut Meutya, keberadaan jaringan harus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keamanan dan kedaulatan digital. “Keterhubungan harus berdampak kepada pertumbuhan,” ujarnya dalam peluncuran tersebut.
Pemerintah juga memperluas pengertian infrastruktur digital. Komponennya tidak hanya berupa menara base transceiver station (BTS), satelit, kabel laut, dan pusat data. Peta jalan turut mencakup komputasi awan, edge computing, kapasitas komputasi, regulasi, serta tata kelola yang perlu disusun dalam satu arsitektur nasional.
Perubahan pendekatan itu disebut sebagai pergeseran dari sekadar cakupan jaringan menuju meaningful connectivity atau konektivitas bermakna. Dalam kerangka ini, kualitas akses dinilai dari kemampuannya membantu kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas produktif lainnya.
Untuk memperluas konektivitas, pemerintah akan melanjutkan pengembangan mobile broadband dan fixed broadband. Perluasan jaringan tetap dilakukan melalui fiberisasi dan program Kampung Internet. Sistem Komunikasi Kabel Laut juga akan diperkuat menggunakan konsep multiple international gateway untuk mengurangi ketergantungan pada jalur komunikasi tertentu.
Aspek keamanan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, bukan unsur tambahan setelah jaringan tersedia. Pemerintah menyatakan transformasi digital perlu berjalan secara aman dan tepercaya agar pemanfaatan teknologi tidak mengurangi pelindungan masyarakat maupun kedaulatan negara.
Bagi wilayah Sumatra dan daerah di luar pusat-pusat ekonomi utama, peta jalan ini membuka ruang untuk menghubungkan perluasan jaringan dengan kegiatan produktif setempat. Namun, keterangan resmi peluncuran belum memerinci target per provinsi, kebutuhan anggaran, jadwal pembangunan setiap proyek, ataupun indikator pemerataan antardaerah.
Rincian tersebut akan penting untuk menilai pelaksanaan peta jalan hingga 2030. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas layanan, keterjangkauan akses, ketahanan jaringan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Peluncuran dihadiri antara lain Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Sarwono Atmosutarno dan Rektor Telkom University Suyanto. Pemerintah menempatkan peta jalan ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang terintegrasi menuju Indonesia Emas 2045.
